Equity World Futures – 4 Rumah Sakit Swasta di Jakarta Terduga Pengedar Vaksin Palsu

Equity World Futures – Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menduga, empat rumah sakit di Jakarta yang mengedarkan vaksin palsu adalah rumah sakit swasta.

Kemungkinan vaksin palsu beredar di rumah sakit umum daerah sangat kecil karena jalur distribusinya langsung dari Kementerian Kesehatan.

“Peredaran (vaksin palsu) diduga di RS swasta, kemungkinan di RSUD sangat kecil karena langsung dari dinas (kesehatan),” kata Koesmedi saat dihubungi, Senin (27/6).

Lanjutnya, setelah mengetahui rumah sakit yang diduga mengedarkan vaksin palsu, Dinkes DKI akan memeriksa dari mana rumah sakit tersebut membelinya.

Seandainya lokasi pembelian mencurigakan, petugas Dinkes DKI akan langsung melaporkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

“Yang mencurigakan akan diserahkan ke BPOM melalui Dinkes, yang penting kami amankan dulu semua,” ujar Koesmedi.

Untuk mengganti vaksin-vaksin yang disita tersebut, Koesmedi berencana mengalokasikan vaksin gratis yang dimiliki Dinkes DKI.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mendapatkan informasi empat rumah sakit di Jakarta yang diduga mengedarkan vaksin palsu.

Untuk itu Ahok, sapaan Basuki, telah memerintahkan Dinkes DKI untuk menelusuri dan mengurus dugaan tersebut.

“Ada empat (RS), tapi laporannya belum,” kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengecam adanya pemalsuan vaksin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa.

“Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa memberi toleransi pemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan,” kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com.

Kemenkes, kata Nila, dalam pengungkapan kasus vaksin palsu bayi di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam produksi dan distribusi vaksin palsu.

“Jika terbukti fasilitas pelayanan kesehatan terlibat, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Nila.

Pada Rabu (22/6), Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap pembuatan dan peredaran vaksin palsu di Jakarta dan Bekasi.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya, tujuh tersangka sudah diamankan dalam perkara ini.

Mereka ditangkap di tiga tempat berbeda yakni dua di Jakarta Timur, dua di Bekasi, dua di Jakarta Selatan, dan seorang tersangka ditangkap di Tangerang.

Di Bekasi, petugas menangkap tersangka MF sebagai penjual vaksin palsu dengan omzet Rp 2,5 juta per minggu. Dari tempat itu, petugas melakukan pengembangan dan menemukan lokasi lainnya.

Lokasi berikutnya berada di Kalisari, Jakarta Timur. Petugas menangkap T yang berpenghasilan Rp6 juta per pekan. Dari sana, penyidik kembali menangkap S yang juga bertindak sebagai kurir berpenghasilan Rp20 juta per pekan.

Di tempat selanjutnya, di Bintaro, Tangerang, petugas menangkap AG yang bertindak sebagai produsen dengan penghasilan Rp17,5 juta per pekan.

Setelah itu, SY yang juga berperan sebagai produsen berpenghasilan Rp25 juta per pekan ditangkap di Bekasi.

Terakhir, di Kemang, Jakarta Selatan, pasangan suami dan istri berinisial RI dan HI ditangkap. Dari mereka disita alat pembuat kemasan. Omzet mereka pun mencapai Rp22 juta per pekan.

Mereka dijerat Pasal 196 junto Pasal 98 dan atau Pasal 197 junto Pasal 106 dan atau Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 62 jo Pasal 8 UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain perkara tersebut, menurut Agung Setya, tim penyidik Polri saat ini masih menelusuri peredaran di lima provinsi itu. Namun ia enggan menyebut lima provinsi tersebut dengan alasan untuk kepentingan penyidikan. Equity World Futures