Equity World – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri sidang pendahuluan uji materi UU Pilkada berkaitan kewajiban cuti bagi pentahana di Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Akbar Palguna, meminta Ahok mengoreksi gugatannya.

Equity World – Hakim MK Koreksi Gugatan Ahok: Anda Menggugat Sebagai Warga atau Gubernur?

Palguna meminta agar Ahok mempertegas kedudukannya juga sebagai penggugat UU Pilkada. Dalam gugatannya, Ahok mengaku sbg seseorang WNI namun Ahok mengaitkan gugatannya dgn jabatannya sekarang ini adalah Gubernur DKI Jakarta yg bakal maju di Pilgub DKI 2017.

“Permohonan itu ditentukan masuk apa enggak, tergantung Saudara pemohon memaparkan kerugian konstitusionalnya. Dalam konteks ini pemohon juga sebagai WNI namun mengaitkan jabatannya yang merupakan gubernur. Sebaiknya pemohon mesti terang apa kedudukannya, dulu setelah itu dijelaskan hak pemohon ini apa,” ucap Palguna dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Palguna serta meminta Ahok memperbaiki gugatannya menyangkut kerugian yg dialami Ahok. Palguna menilai kerugian konstitusional Ahok akibat berlakunya pasal 73 ayat 3 UU Pilkada belum terang.

“Bapak pula tak menguraikan kerugian konstitusional makin jauh. Jikalau tak sanggup menguraikan dengan cara terang, bisa-bisa tak meyakinkan majelis. Menjadi artinya kerugian ini tak berjalan seandainya kami tak percaya,” ucapnya.

Sedangkan ketua panel majelis sidang, hakim konstitusi Anwar Usman, meminta Ahok memperbaiki materi gugatannya. Anwar menilai gugatan Ahok belum terang antara menggugat soal cuti atau soal pemakaian sarana negeri.

“Saudara mesti jelaskan, sebab pemohon menguji pasal 73 ayat 3 di sana ada poin A berkaitan cuti & poin B menyangkut pemakaian alat negeri,” ujar Anwar. Equity World