Equity World | Majelis kiai Indonesia (MUI) menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah lakukan penistaan kepercayaan dan ustaz. MUI memengaruhi pegawai pemerintah penegak peraturan proaktif laksanakan penegakan undang-undang dengan cara tegas.

Equity World | MUI Menyatakan Ahok Lakukan Penistaan Agama

Ketua MUI KH Maruf Amin mengemukakan, sehubungan bersama opini Ahok di Kabupaten Kepulauan sewu untuk hri Selasa, 27 September 2016 yg antara lain menyebut, ”

Menjadi jangan sampai yakin identik insan, kan mampu aja pada kelakuan mungil bapak ibu enggak mampu memilih aku, ya kan.

Dibohongin gunakan arahan al Maidah 51, macem-macem itu. Itu wenang bapak ibu, menjadi bapak ibu perasaan enggak sanggup memilih nih lantaran aku bingung masuk neraka, dibodohin gitu ya..”.

Setelah laksanakan penyelidikan, MUI mengemukakan perilaku keagamaan sbg berikut:
1. Alquran Surah al-Maidah ayat 51 dengan cara eksplisit berisi larangan menjelmakan menghasilkan non-muslim      sbg pemimpin.
2. ajengan kudu mengemukakan isikan surah al-Maidah ayat 51 pada pemeluk Islam bahwa pilih pamong muslim ialah mesti.
3. tiap-tiap wong Islam harus meyakini bukti mengisi surah Al-Maidah ayat 51 sbg arahan dekat pilih panitia.
4. menyebutkan bahwa pikulan surah Al-Maidah ayat 51 yg berisi larangan mengeluarkan non-muslim juga sebagai penyelenggara ialah satu buah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk juga penodaan bagi Alquran.
5. menyebutkan bohong buat mualim yg mengemukakan dalil surah Al-Maidah ayat 51 mengenai larangan menjelmakan nonmuslim yang merupakan panitia yaitu cacat pada ustaz dan sidang Islam.

“Berdasarkan faktor di atas, sehingga opini Ahok dikategorikan laksanakan penistaan kepercayaan dan menghina ajengan yg mempunyai konsekuensi undang-undang, tegas KH Maruf Amin pada berita pers yg sampai SINDOnews, Selasa (11/10/2016).

Baca Juga : Suku Bunga The Fed Yang Tetep Membuat Bursa Wall Street Naik

KH Maruf Amin menjelaskan, MUI merekomendasikan pemerintah dan penduduk mesti menaungi harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya, pemerintah perlu menegah tiap-tiap penodaan dan penistaan Alquran dan keimanan Islam dgn tak melaksanakan pembiaran atas aksi tersebut.

“Aparat penegak peraturan mesti menindak tegas tiap-tiap insan yg laksanakan penodaan dan penistaan keimanan lagi nista kepada malim tepat bersama kaidah perundang-undangan yg sahih.

Pegawai pemerintah penegak undang-undang diminta proaktif melaksanakan penegakan peraturan dengan cara tegas, langsung, proporsional, dan juara bersama memperhatikan rasa keseimbangan warga, biar penduduk mempunyai anutan pada penegakan undang-undang, tegasnya.

KH Maruf Amin membujuk warga buat konsisten tenang dan tak lakukan tindakan bermain pemimpin pertandingan sendiri semula memberikan penanganannya guna abdi negara penegak undang-undang. PT Equityworld