Equity World – Kementerian Koperasi & UKM menegaskan fasilitas trasportasi berbasis online seperti taksi online yg tergabung dalam koperasi tak butuh laksanakan balik nama STNK jadi milik perusahaan & konsisten berpelat hitam.

hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM Agus Muharram dalam jumpa yg membahas aturan moda transportasi berbasis online. Jumpa dipimpin Menteri Komunikasi & Informatika Rudiantara yg pun dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan & para pengelola transportasi berbasis online.

Equity World – Kemenkop: Taksi Online Bisa Gunakan Pelat Hitam

Pada Awal Mulanya para pemilik taksi online laksanakan protes soal Permenhub No 32/2016 yg mewajibkan utk mempunyai SIM A Umum, uji KIR, balik nama STNK jadi milik perusahaan, & mesti mempunyai pool atau pangkalan.

Agus menyampaikan kalau taksi online dikelola oleh koperasi mesti menjalankan prinsip-prinsip koperasi. Ditegaskannya, pengelolan koperasi yang merupakan tubuh hukum berlainan bersama perseroan.

“Prinsip koperasi tegas menyatakan costumer ialah pemilik & pemilik yakni konsumen. Lantaran itu, pemilik taksi online yg tergabung dalam koperasi berarti pun pemilik koperasi bukan pekerja. Sebab itu, bekal yg dipunyai anggota koperasi yg dipakai yang merupakan fasilitas produksi tak berubah jadi bekal perusahaan. Beda bersama supir taksi konvesional juga sebagai pekerja dari perusahaan,” terang Agus dalam siaran pers yg di terima Sindonews, Kamis (25/8/2016)

Itu sebabnya, beliau menekankan pemilik taksi online sbg anggota koperasi, STNK taksi yg dipunyai konsisten atas nama pribadi & memanfaatkan pelat hitam.

“Jika taksi tersebut yaitu mobil pribadi milik anggota koperasi mesti konsisten Ber-STNK pribadi,” kata Agus.

Bakal tapi, jikalau koperasi yg memliki armada taksi & taxinya sudah megunakan pelat kuning, sehingga armada ini terus memakai pelat kuning. termasuk yg memakai pelat kuning buat transportasi dgn jalur tertentu yg telah ditetapkan Kementerian Perhuhungan.

Sesmen menganalogikan kasus taksi online bersama jalinan inti plasma di bagian perkebunan. Ia menyebut inti yaitu perusahaan atau pemilik pabrik sedangkan plasma yakni koperasi yg didalamnya terdiri dari anggota.

“Para anggota pemilik lahan yang merupakan media produksi, sertifikat lahannya tak beralih jadi milik koperasi atau perusahaan, terus atas nama pribadi. Seandainya koperasi mempunyai lahan, lahan tersebut yg bersertifikat koperasi,” lanjutnya.

Katanya pandangan yg diungkapkan dalam jumpa tersebut di terima juga sebagai ringkasan. Agus pun menyarankan biar koperasi bekerja dengan cara profesional dgnmenciptakan AD/ART yg mengatur keselamatan & keamanan type transportasi yg dikelolanya.

Tidak Cuma itu, para pemilik taksi online butuh diberikan tanda pengenal koperasi sbg wujud pertanggungjawaban koperasi di samping SIM.

Terkait uji KIR & SIM A Umum, Agus mengemukakan perihal itu jadi kewenangan Kementerian Perhubungan yg mengaturnya. Dalam kaitan ini, koperasi akan saja memfasilitasi atau meringankan pengurusan SIM & ujii KIR tersebut. Equity World