Equityworld Futures – “Ya kita ganti saja nanti. Nanti geser saja. Lihat aja nanti,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (1/7/2016).

Saat dikonfirmasi, Kepala BKD DKI Agus Suradika membenarkan bahwa Ika sudah dipecat.

Penggantinya adalah Wakil Walikota Jakarta Pusat.

“Iya diganti jam 10.30 WIB. Diganti wakil walikota (Jakarta) Pusat,” ujar Agus saat dihubungi terpisah.

Kinerja Ika sebagai Kadis Perumahan dan Gedung DKI disoroti setelah kasus beli lahan milik sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta terungkap.

Equityworld Futures – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) benar-benar mencopot Kadis Perumahan dan Gedung DKI Ika Lestari Adji dari jabatannya. Pergantian akan dilakukan hari ini.

Kasus ini bermula dari pembelian 4,5 ha lahan di Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp 668 miliar, oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI

Yang rupanya itu merupakan aset Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI.

Kemarin, Ahok sudah mengungkapkan kekesalannya terhadap Ika. Dia berniat mencopotnya hari ini.

“Kita akan copot dia mungkin, besok kali,” kata Ahok, Kamis (30/6/2016). Equity World Futures

Lahan tersebut telah ditetapkan menjadi lokasi Rumah Susun Cengkareng Barat. Rudi menawarkan Rp 17,5 juta per meter. Dalam surat penawarannya, ia menjelaskan bahwa harga pasaran tanah di kawasan itu pada Juli 2015 Rp 20 juta dan nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 6,2 juta. Dinas Perumahan dan Rudi sepakat pada angka Rp 14,1 juta, sehingga total pembelian Rp 668 miliar (termasuk PPh dan PBB).

BACA: Sertifikat Tanah Cengkareng yang Dibeli DKI Janggal

Saat hendak memberi disposisi atas penawaran itu pada 10 Juli 2015, Ahok sudah curiga ada yang tak beres.

Pejabat Dinas Perumahan mendesaknya terus ketika akan transaksi. “Kalau orang sodorin di depan pendopo, paling saya tulis, ‘periksa di appraisal’ supaya sesuai aturan.

Masak, mau deal bayar suruh saya. Saya bingung,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Juni 2016.

Ahok mengaku sengaja menggunakan appraisal karena berkaca pada pengalamannya dalam pembelian lahan Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras yang menggunakan harga NJOP.

Ahok khawatir, jika memakai NJOP, ia disalahkan lagi seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan pembelian Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar.

Padahal karena perbedaan memakai harga NJOP di tanah tersebut. “Sehingga saya sarankan pakai appraisal,” ujarnya.

BACA: Ini Disposisi Ahok Saat DKI Beli Lahan Sendiri

Menurut Ahok, jika menggunakan appraisal, seharusnya pembelian bisa benar-benar diteliti, apakah layak atau tidak layak lahan tersebut dibeli.

“Terus cegatnya juga di BPN (Badan Pertanahan Nasional), kan? Harusnya kan enggak terjadi permainan,” tutur Ahok.

Pada awal Januari lalu, Pemprov DKI Jakarta pernah mengembalikan gratifikasi yang diterima dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Bina Marga. Gratifikasi senilai Rp 10 miliar itu akhirnya diserahkan ke KPK.

Gratifikasi tersebut, kata Ahok, pertama kali dilaporkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Ika Lestari.

“Dilaporin dari kepala dinasnya. Katanya, kepala bidang mendapat duit besar,” ucap Ahok.