Equity World Futures – “Kapolri melarang pengenaan pakaian Turn Back Crime bagi warga sipil, karena pakaian tersebut sering disalahgunakan untuk memperlancar tindak kejahatan,” kata Sulistyaningsih, dikutip Antara News. Masyarakat yang melanggar, kata Sulistyaningsih, bisa dikenakan sanksi penjara selama tiga bulan.

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat larangan penggunaan atribut Turn Back Crime oleh warga sipil.

KabidHumas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, mengaku telah menerima surat larangan yang diteken Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti itu.

Dan menurut Sulistyaningsih, pakaian Turn Back Crime yang dilarang itu adalah yang berwarna biru dongker (biru tua), bertuliskan polisi atau memuat atribut Polri lainnya.

“Bajujenis itu dikhususkan hanya kepada petugas interpol dan anggota Polri, jadi tidak diperkenankan masyarakat umum ikut menggunakan atribut tersebut,” kata dia.

Sulistyaningsihmenyebut, pakaian itu kerap disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Sebagai misal, ia menjelaskan kasus pencurian motor di Bandar Lampung. Pelakunya sengaja menggunakan pakaian Turn Back Crime, dan mengaku sebagai anggota Brimob untuk memperlancar aksinya.

Aksikejahatan dengan menggunakan pakaian Turn Back Crime juga terjadi di Jakarta. April lalu, polisi menangkap Anton Chandra (27). Bermodalkan kaus Turn Back Crime, Anton berlagak sebagai sebagai perwira menengah Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

Melaluipenyaruannya, Anton memperdaya 13 pekerja seks komersial (PSK), yang kerap mangkal di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Ia meniduri beberapa di antaranya, dan mengambil sejumlah harta benda.

Belakangan,Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti membantah telah mengeluarkan surat larangan untuk masyarakat atau sipil menggunakan atribut Turn Back Crime. “Saya tidak pernah mengatakan begitu (pelarangan). Itu hoax. Enggak ada yang seperti itu,” kata Badrodin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dikutip Kompas.com.

Iamenjelaskan bahwa dirinya sekadar mengingatkan agar penggunaan atribut itu tidak digunakan untuk kejahatan.

Kaus telanjur populer

Merujuklaporan Antara News, ada sedikit perbedaan antara kaus Turn Back Crime yang dipakai polisi dengan barang dagangan. Bagian belakang kaus milik polisi bertuliskan “POLISI”, sementara yang dijual biasanya dihiasi tulisan “POLICE” atau polos.

Terlepasdari perbedaan itu, kaus Turn Back Crime sudah telanjur populer dan menyebar. Pun dijajakan dalam ajang-ajang resmi kepolisian.

Aprilsilam, kaus macam itu dijajakan dalam acara resmi Polda Metro Jaya, Jakarta Metropolitan Police Expo 2016 di Mal Gandaria City. Bahkan kaus tersebut menjadi salah satu item yang paling diburu pengunjung.

Bukanhanya kaus, dalam acara itu turut pula dijual pernak-pernik Turn Back Crime lainnya, seperti jaket parasut, korek gas, dan jam tangan. Penjualan macam itu, agaknya membuat surat larangan kepolisan terkesan ambigu.

Penjualanpun tidak hanya terjadi dalam ajang resmi kepolisian. Kaus macam itu juga marak dijajakan lapak-lapak daring. Di layanan OLX, misalnya, banyak pelapak daring yang menyediakan pakaian itu, dengan harga dan kualitas bahan beragam.

Di Instagram, ada pula akun @turnbackcrime_id (4.400 pengikut). Akun itu mengaku menjual kaus Turn Back Crime orisinil dari Interpol. Di balik akun itu, tersebutlah nama Lola Diara Fidya, sebagai pemilik bisnis.

DikutipKabar Bisnis, perempuan 19 tahun itu mengaku dalam sepekan, dirinya bisa memproduksi 200 buah kaus Turn Back Crime. Kaus itu dijajakan dengan harga bervariasi mulai dari Rp115 ribu (kaus) hingga Rp159 ribu (polo shirt).


Secara harafiahTurn Back Crime dapat diartikan “Memukul Balik Kejahatan”. Istilah itu merupakan kampanye dari Interpol, organisasi Polisi Kriminalitas Internasional. Kampanye tersebut diperkenalkan pada sidang umum Interpol pada November 2014.

Di Indonesia,atribut Turn Back Crime populer seiring kampanye dari Polda Metro Jaya. Kian beken sejak peristiwa Bom Thamrin, 14 Januari 2016. Saat itu, sejumlah aparat Polda Metro Jaya –yang turun mengatasi teror– mengenakan kaus Turn Back Crime.

DirekturReserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti kerap disebut sebagai salah satu pelopor di balik kepopuleran atribut itu. Menurut dia, kaus itu merupakan bagian dari perbaikan citra polisi.

Dalam sebuah wawancara dengan Beritagar.id, Krishna pernah menyinggung maraknya penggunaan kaus Turn Back Crime.

“Masyarakat yang memakai itu jadi pertanda mereka merasa terasosiasikan dengan polisi keren. Coba kalau penampilan gue pakai kaos warna coklat? Enggak bakal laku. Tapi tidak apa-apa. Nanti polisi yang kaos biru ini jadi daya ungkit untuk menaikan polisi yang berwarna coklat,” kata dia.

Sejumlah warga berfoto di dekat mobil mewah Lamborgini yang dipamerkan saat peluncuran Turn Back Crime Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat (29 November 2015).
Sejumlah warga berfoto di dekat mobil mewah Lamborgini yang dipamerkan saat peluncuran Turn Back Crime Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat (29 November 2015).
© Eko Siswono Toyudho /Tempo
Artikel ini telah diperbarui oleh Beritagar.id, dengan menambahkan bantahan dari Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti soal keberadaan surat larangan penggunaan kaus Turn Back Crime (24/5/2016, pukul 13.39 WIB).